Demosi: Dasar Hukum, Aturan Upah, dan Prosedur yang Sah
Demosi adalah penurunan jabatan karyawan ke posisi dengan tanggung jawab lebih rendah, dan tidak ada satu pasal pun yang menyebut istilah ini. Panduan dasar hukum yang bisa dipakai, batas menurunkan upah, prosedur tujuh langkah, kaitannya dengan surat peringatan dan PIP, serta risiko gugatan.

Demosi adalah penurunan jabatan karyawan ke posisi yang tanggung jawab dan kewenangannya lebih rendah dari jabatan sebelumnya, dan hubungan kerjanya tetap berjalan. Yang membuat demosi berbahaya bagi perusahaan kecil bukan keputusannya, melainkan caranya. Tidak ada satu pasal pun di undang-undang ketenagakerjaan Indonesia yang memakai kata demosi, sehingga seluruh dasarnya harus Anda bangun sendiri di dokumen internal. Artikel ini membahas dasar hukum yang bisa dipakai, batas menurunkan upah, prosedur yang sah, kaitannya dengan surat peringatan, dan risiko gugatan bila langkahnya keliru.
Demosi adalah apa dan bedanya dengan mutasi
Demosi adalah pemindahan karyawan ke jabatan yang lebih rendah tingkatannya. Bentuknya bisa turun satu level struktural, misalnya dari supervisor menjadi staf senior, bisa juga pengurangan kewenangan tanpa perubahan nama jabatan, misalnya seorang kepala cabang yang kehilangan kewenangan menyetujui pengeluaran. Bentuk kedua sering luput dicatat, padahal secara hukum akibatnya sama saja karena syarat kerjanya berubah.
Banyak pemilik usaha menyamakan demosi dengan mutasi. Keduanya berbeda. Mutasi dan rotasi memindahkan orang antar unit, cabang, atau fungsi pada tingkat jabatan yang sama. Demosi menurunkan tingkatnya. Perbedaan ini penting saat berselisih, karena mutasi pada tingkat yang sama jauh lebih mudah dipertahankan sebagai kewenangan manajemen, sedangkan demosi hampir selalu dibaca sebagai perubahan syarat kerja yang merugikan satu pihak.
| Tindakan | Tingkat jabatan | Yang biasanya berubah | Dasar yang wajib ada lebih dulu |
|---|---|---|---|
| Demosi | Turun | Tanggung jawab, kewenangan, tunjangan jabatan | Klausul di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB |
| Promosi | Naik | Tanggung jawab, kewenangan, kompensasi | Kriteria kelayakan dan surat keputusan |
| Mutasi atau rotasi | Tetap | Unit, lokasi, atau fungsi kerja | Klausul kesediaan ditempatkan di perjanjian kerja |
| PHK | Berakhir | Hubungan kerja berhenti | Alasan yang tercantum dalam Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2021 |
Pendapat kami di Absenia, kesalahan paling mahal terjadi saat perusahaan menyebut sebuah demosi sebagai mutasi supaya terdengar lebih halus. Penamaan tidak mengubah isi. Yang dinilai saat berselisih adalah apa yang benar-benar berubah pada tanggung jawab dan penghasilan orang tersebut, bukan judul suratnya. Kalau kewenangannya berkurang dan tunjangannya hilang, itu demosi, sekalipun surat Anda menuliskan kata penyegaran organisasi.
Dasar hukum demosi di Indonesia
Ini bagian yang paling sering salah dipahami. Kami memeriksa naskah lima peraturan pokok ketenagakerjaan dan kata demosi tidak muncul sama sekali. UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 35 Tahun 2021, PP Nomor 36 Tahun 2021, dan UU Nomor 2 Tahun 2004 sama-sama tidak memuat istilah itu, juga tidak memuat frasa penurunan jabatan. Artinya tidak ada pasal yang bisa Anda kutip sebagai izin melakukan demosi, dan tidak ada pula pasal yang melarangnya secara langsung.
Karena kekosongan itu, dasar demosi harus lahir dari dokumen yang Anda buat sendiri. Ada tiga tempat sahnya. Pertama, perjanjian kerja. Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 mensyaratkan perjanjian kerja tertulis sekurang-kurangnya memuat jabatan atau jenis pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayarannya, serta syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban kedua pihak. Kedua, peraturan perusahaan. Pasal 108 ayat (1) mewajibkan pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang membuat peraturan perusahaan yang berlaku setelah disahkan, dan Pasal 111 ayat (1) menyebut isinya paling sedikit memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat kerja, tata tertib perusahaan, dan jangka waktu berlakunya. Ketiga, perjanjian kerja bersama bila di perusahaan Anda ada serikat pekerja.
Perlu ditegaskan, Pasal 108 dan Pasal 111 tidak diubah maupun dihapus oleh UU Nomor 6 Tahun 2023. Kami memeriksa daftar perubahan UU Nomor 13 Tahun 2003 di dalam Pasal 81 UU Nomor 6 Tahun 2023 dan kedua pasal itu tidak masuk daftar. Yang berubah di klaster upah adalah Pasal 92, dan yang dihapus mencakup Pasal 161 sampai Pasal 172.
Demosi tidak punya pasal sendiri. Yang menentukan sah atau tidaknya adalah apakah kewenangan menurunkan jabatan sudah tertulis lebih dulu di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB, lengkap dengan sebab dan prosedurnya. Menulis aturan itu setelah kasusnya terjadi tidak akan menolong Anda.
Pendapat kami di Absenia, kalimat pendek di peraturan perusahaan yang berbunyi perusahaan berhak melakukan demosi bukanlah dasar yang cukup. Klausul yang bertahan adalah yang menyebut sebab yang bisa memicu demosi, siapa yang berwenang memutuskan, bagaimana karyawan diberi kesempatan menjelaskan, dan apa akibatnya pada komponen upah. Semakin spesifik tulisannya, semakin kecil ruang tafsir yang bisa dipakai melawan Anda.

Alasan demosi yang bisa dipertahankan
Karena tidak ada daftar alasan resmi di peraturan, yang berlaku adalah alasan yang masuk akal dan bisa dibuktikan. Dalam praktik di UMKM, ada empat kelompok alasan yang biasanya bisa dipertahankan. Pertama, kinerja yang tidak memenuhi standar jabatan setelah diberi kesempatan perbaikan yang terukur. Kedua, pelanggaran tata tertib yang di dalam peraturan perusahaan memang diancam sanksi penurunan jabatan. Ketiga, perubahan struktur organisasi yang membuat sebuah jabatan hilang, sehingga orangnya ditempatkan pada posisi lain yang tersedia. Keempat, permintaan karyawan sendiri, misalnya karena alasan kesehatan atau beban keluarga.
Kelompok keempat adalah yang paling aman, dan justru paling sering dilupakan. Bila karyawan yang meminta, buat permintaan itu tertulis dan ditandatangani. Dokumen satu halaman ini akan menghemat Anda dari perdebatan bertahun-tahun kemudian, terutama bila hubungan kerja berakhir tidak baik.
Sebaliknya, ada alasan yang hampir pasti kalah bila diuji. Demosi sebagai balasan atas pengaduan karyawan, demosi karena karyawan menolak lembur yang tidak disepakati, demosi karena karyawan aktif di serikat pekerja, dan demosi yang tujuannya membuat orang tidak betah lalu mengundurkan diri. Yang terakhir ini sangat berisiko. Bila karyawan bisa menunjukkan bahwa ia diberi pekerjaan di luar yang diperjanjikan, ia dapat mengajukan permohonan PHK berdasarkan Pasal 36 huruf g angka 5 PP Nomor 35 Tahun 2021, dan bila permohonannya diterima ia berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak, sebagaimana diatur Pasal 48 peraturan yang sama.
Pendapat kami di Absenia, uji sederhana yang layak Anda pakai adalah pertanyaan ini: kalau alasan demosi ini dibacakan di depan seluruh tim, apakah Anda masih nyaman. Bila jawabannya tidak, biasanya masalahnya bukan pada kinerja orang tersebut, melainkan pada motif yang sedang Anda hindari untuk diucapkan.

Apakah upah boleh ikut turun saat demosi
Ini pertanyaan yang paling sering masuk dan jawabannya bukan ya atau tidak. Yang perlu Anda pisahkan adalah dua komponen berbeda. Tunjangan yang melekat pada jabatan, misalnya tunjangan jabatan atau tunjangan operasional, memang wajar berhenti ketika jabatannya berhenti, sepanjang sifat melekat itu sudah ditulis lebih dulu di perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Upah pokok berbeda. Upah pokok termasuk hal yang wajib dicantumkan di perjanjian kerja menurut Pasal 54 ayat (1) huruf e UU Nomor 13 Tahun 2003, dan Pasal 54 ayat (2) menegaskan ketentuan soal upah dan syarat kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, PKB, dan peraturan perundang-undangan. Mengubahnya sepihak berarti mengubah isi perjanjian tanpa kesepakatan.
Ada dua batas keras yang tidak bisa ditawar. Pertama, Pasal 23 ayat (3) PP Nomor 36 Tahun 2021 menyatakan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Kedua, Pasal 94 UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah UU Nomor 6 Tahun 2023 menyebut bila komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75 persen dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Selain itu, Pasal 92 UU Nomor 13 Tahun 2003 hasil perubahan mewajibkan pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, dan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 36 Tahun 2021 menyebut upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah itu.
| Komponen (contoh ilustrasi) | Sebelum demosi | Skenario A: tunjangan jabatan dicabut | Skenario B: golongan upah ikut diturunkan |
|---|---|---|---|
| Upah pokok | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 4.000.000 |
| Tunjangan jabatan (tetap) | Rp 1.500.000 | Rp 0 | Rp 0 |
| Total upah sebulan | Rp 6.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 4.000.000 |
| Selisih terhadap sebelum demosi | Acuan | Turun Rp 1.500.000 atau 23,1 persen | Turun Rp 2.500.000 atau 38,5 persen |
| Catatan kepatuhan | Porsi upah pokok 76,9 persen, memenuhi Pasal 94 | Aman bila sifat melekat tunjangan sudah tertulis lebih dulu | Butuh kesepakatan tertulis, tetap wajib di atas upah minimum |
Angka di tabel di atas adalah contoh ilustrasi, bukan data pasar. Yang perlu Anda bawa pulang adalah polanya: mencabut tunjangan yang melekat pada jabatan berbeda derajat risikonya dengan menurunkan upah pokok, dan berapa pun hasil akhirnya, upah yang dibayarkan tetap tidak boleh di bawah upah minimum yang berlaku di wilayah Anda.
Pendapat kami di Absenia, skenario A jauh lebih layak dipilih perusahaan kecil. Selisihnya sudah cukup untuk memberi sinyal yang jujur tanpa membuka sengketa soal isi perjanjian kerja. Bila Anda memang perlu masuk ke skenario B, tempuh lewat kesepakatan tertulis yang ditandatangani, bukan lewat surat keputusan sepihak. Dokumen yang bagus di sini lebih murah daripada satu perkara di pengadilan.

Prosedur demosi yang sah, langkah demi langkah
Prosedur inilah yang membedakan demosi yang bertahan dari demosi yang runtuh saat diuji. Urutan berikut kami susun dari kewajiban dokumen yang memang diminta peraturan, bukan dari teori manajemen.
Satu, periksa dasar tertulis Anda. Buka perjanjian kerja orang tersebut dan peraturan perusahaan yang berlaku. Cari klausul yang menyebut penurunan jabatan sebagai kemungkinan, beserta sebabnya. Bila klausul itu tidak ada, hentikan proses dan tempuh jalur kesepakatan, bukan jalur sanksi.
Dua, kumpulkan bukti sebabnya. Untuk alasan kinerja, siapkan hasil penilaian kinerja karyawan beserta periodenya. Untuk alasan pelanggaran, siapkan catatan kejadian dan rujukan pasal tata tertib yang dilanggar.
Tiga, beri kesempatan menjelaskan. Undang karyawan dalam pertemuan yang dicatat, sampaikan temuan, dan minta tanggapannya. Catat tanggapan itu apa adanya, termasuk bila ia membantah.
Empat, putuskan dan tuangkan dalam surat keputusan. Surat wajib memuat jabatan lama, jabatan baru, tanggal berlaku, alasan, dan rincian perubahan komponen upah. Menyebut alasan secara samar justru merugikan perusahaan saat berselisih.
Lima, buat adendum perjanjian kerja. Karena jabatan dan besaran upah adalah isi perjanjian kerja menurut Pasal 54 ayat (1), perubahannya perlu dituangkan dan ditandatangani kedua pihak. Ini langkah yang paling sering dilewati perusahaan kecil.
Enam, perbarui struktur dan skala upah. Pasal 21 PP Nomor 36 Tahun 2021 mewajibkan pengusaha menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, memberitahukannya kepada seluruh pekerja secara perorangan, dan pemberitahuan itu sekurang-kurangnya memuat golongan jabatan sesuai jabatan pekerja yang bersangkutan.
Tujuh, perbarui data operasional. Ubah jabatan di sistem kehadiran, hak akses, jadwal, dan penerima laporan. Pendapat kami di Absenia, langkah tujuh ini terlihat remeh tetapi sering menjadi bukti yang justru memberatkan perusahaan, karena tim hukum lawan akan menunjukkan bahwa orang tersebut masih menjalankan tugas jabatan lama sesudah tanggal surat keputusan.
Posisi demosi terhadap surat peringatan dan PIP
Tiga instrumen ini sering dicampur aduk padahal fungsinya berbeda. Surat peringatan karyawan adalah instrumen disiplin atas pelanggaran aturan. Performance improvement plan adalah instrumen perbaikan kinerja dengan target dan tenggat. Demosi bukan keduanya. Demosi adalah perubahan posisi, dan ia bisa menjadi akibat dari salah satu jalur di atas bila peraturan perusahaan Anda memang mengaturnya demikian.
Perlu diketahui, dasar surat peringatan sudah berpindah tempat. Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang dulu mengatur PHK setelah surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga telah dihapus oleh UU Nomor 6 Tahun 2023. Pengaturannya sekarang ada di Pasal 36 huruf k PP Nomor 35 Tahun 2021, yang menyebut masing-masing surat peringatan berlaku paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB. Pasal 52 ayat (1) peraturan yang sama mengatur hak pekerja bila PHK terjadi setelah rangkaian surat peringatan itu.
Yang perlu Anda hindari adalah menumpuk sanksi untuk satu perbuatan yang sama. Memberi SP2, menjalankan PIP, lalu mendemosikan orang atas dasar peristiwa tunggal yang sama akan terlihat sebagai upaya mendorong orang keluar. Pilih satu jalur, jalankan sampai selesai, lalu evaluasi hasilnya sebelum menempuh langkah berikutnya.
Pendapat kami di Absenia, PIP lebih tepat mendahului demosi dibanding surat peringatan. PIP menghasilkan bukti terukur bahwa orang tersebut sudah diberi kesempatan dan sumber daya untuk memenuhi standar jabatannya. Bukti seperti itu jauh lebih meyakinkan daripada tumpukan surat peringatan yang isinya keluhan umum tanpa angka.
Risiko gugatan kalau caranya salah
Demosi yang ditolak karyawan tidak berhenti di ruang rapat. Ia menjadi perselisihan hubungan industrial, dan UU Nomor 2 Tahun 2004 memberi dua kemungkinan penamaan yang akibatnya berbeda. Bila karyawan menuntut hak yang sudah diatur tetapi tidak dipenuhi, misalnya tunjangan yang menurut peraturan perusahaan seharusnya tetap dibayar, itu perselisihan hak menurut Pasal 1 angka 2. Bila persoalannya adalah perubahan syarat kerja yang belum disepakati, itu perselisihan kepentingan menurut Pasal 1 angka 3.
Alurnya bertahap dan bertenggat. Pasal 3 ayat (1) mewajibkan penyelesaian diupayakan lebih dulu lewat perundingan bipartit secara musyawarah, dan ayat (2) memberi batas paling lama 30 hari kerja sejak perundingan dimulai. Bila salah satu pihak menolak berunding atau tidak tercapai kesepakatan, bipartit dianggap gagal menurut ayat (3). Setelah itu perselisihan dicatatkan ke instansi ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bipartit menurut Pasal 4 ayat (1), dan bila para pihak tidak memilih konsiliasi atau arbitrase dalam 7 hari kerja, perkara dilimpahkan kepada mediator menurut Pasal 4 ayat (4). Mediator wajib menyelesaikan tugasnya paling lama 30 hari kerja menurut Pasal 15, dan bila tidak tercapai kesepakatan ia mengeluarkan anjuran tertulis yang menurut Pasal 13 ayat (2) harus disampaikan paling lambat 10 hari kerja sejak sidang mediasi pertama.
Sebelum sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial, satu perkara demosi bisa menghabiskan puluhan hari kerja hanya di tahap bipartit dan mediasi. Bagi usaha dengan 20 sampai 50 karyawan, biaya waktu itu biasanya lebih besar daripada selisih tunjangan yang diperdebatkan.
Risiko terberat muncul bila karyawan berbalik mengajukan permohonan PHK. Pasal 36 huruf g PP Nomor 35 Tahun 2021 memberi pintu itu untuk sejumlah perbuatan pengusaha, termasuk memerintahkan pekerja melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan. Bila permohonan itu dikabulkan, Pasal 48 menetapkan hak pekerja berupa uang pesangon 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak. Sebaliknya, bila lembaga penyelesaian perselisihan menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan itu dan pengusaha memutuskan tetap melakukan PHK, Pasal 49 hanya memberi uang penggantian hak dan uang pisah. Selisih antara dua hasil itu ditentukan oleh kualitas dokumen Anda, bukan oleh niat baik Anda.

Dokumen dan bukti yang menentukan hasil sengketa
Dalam perselisihan hubungan industrial, yang menang biasanya pihak yang catatannya lebih rapi. Untuk perkara demosi, ada lima berkas yang sebaiknya sudah tersusun sebelum surat keputusan Anda terbit. Perjanjian kerja beserta seluruh adendumnya. Peraturan perusahaan yang masih berlaku, ingat Pasal 111 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 membatasi masa berlakunya paling lama 2 tahun dan mewajibkan pembaruan setelah habis. Dokumen struktur dan skala upah beserta bukti pemberitahuannya kepada karyawan yang bersangkutan. Berkas sebab, berupa hasil penilaian kinerja atau catatan pelanggaran. Terakhir, notulen pertemuan yang memuat tanggapan karyawan.
Untuk alasan berbasis disiplin kerja, data kehadiran sering menjadi bukti yang paling menentukan sekaligus paling lemah di UMKM. Rekap yang disusun ulang dari ingatan setelah masalah muncul mudah dipatahkan. Rekap yang tercatat harian sejak awal, lengkap dengan waktu dan lokasi, sulit dibantah. Di sinilah pencatatan kehadiran yang berjalan otomatis memberi manfaat yang jarang disadari sebelum dibutuhkan.
Absenia hari ini adalah fondasi HRIS: absensi selfie dengan verifikasi GPS, cuti dan izin beserta approval, pengaturan shift, data karyawan, rekap kehadiran, dan laporan yang bisa diekspor. Modul payroll dan slip gaji masih dalam pengembangan, jadi perhitungan komponen upah setelah demosi tetap Anda kerjakan di luar sistem untuk saat ini. Untuk melihat kemampuan yang sudah aktif, telusuri halaman fitur, bandingkan paket di halaman harga yang gratis selamanya untuk tim di bawah 10 karyawan, atau langsung daftar tanpa kartu kredit.
Pendapat kami di Absenia, demosi sebaiknya diperlakukan sebagai keputusan yang jarang, bukan alat manajemen rutin. Sekali sebuah perusahaan kecil terbiasa menurunkan jabatan orang untuk menyelesaikan masalah kinerja, yang terbentuk bukan disiplin melainkan rasa tidak aman. Perbaiki dulu kejelasan target dan kualitas catatan, karena sebagian besar kasus yang berakhir di demosi sebenarnya bermula dari standar jabatan yang tidak pernah ditulis. Kalau memang arahnya justru sebaliknya, siapkan jalur naiknya lewat promosi jabatan yang kriterianya terbuka.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Apa itu demosi dalam ketenagakerjaan?
Demosi adalah penurunan jabatan karyawan ke posisi dengan tanggung jawab, kewenangan, dan biasanya kompensasi yang lebih rendah dari jabatan sebelumnya. Demosi berbeda dari mutasi dan rotasi, karena pada mutasi dan rotasi tingkat jabatan tetap dan yang berpindah hanya unit atau lokasi kerja. Demosi juga bukan pemutusan hubungan kerja, karena hubungan kerja tetap berjalan dengan jabatan baru.
Apakah demosi diatur dalam UU Ketenagakerjaan?
Tidak ada satu pun pasal yang menyebut kata demosi. Kami memeriksa naskah UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 35 Tahun 2021, PP Nomor 36 Tahun 2021, dan UU Nomor 2 Tahun 2004, dan kata demosi tidak muncul di kelimanya. Karena itu dasar demosi harus dibangun sendiri oleh perusahaan lewat perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Peraturan perusahaan sendiri wajib dibuat oleh pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang menurut Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003.
Apakah perusahaan boleh menurunkan gaji karyawan yang didemosi?
Bisa, tetapi tidak bebas. Tunjangan yang melekat pada jabatan, misalnya tunjangan jabatan, memang wajar berhenti saat jabatannya berhenti, sepanjang aturan itu tertulis lebih dulu. Menurunkan upah pokok jauh lebih berisiko karena upah pokok termasuk isi perjanjian kerja menurut Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga perubahannya butuh kesepakatan. Dua batas keras tetap berlaku: pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum menurut Pasal 23 ayat (3) PP Nomor 36 Tahun 2021, dan bila upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, upah pokok paling sedikit 75 persen dari jumlah keduanya menurut Pasal 94 UU Nomor 13 Tahun 2003 hasil perubahan UU Nomor 6 Tahun 2023.
Apakah karyawan boleh menolak demosi?
Boleh. Demosi mengubah syarat kerja, dan penolakan karyawan bukan pelanggaran disiplin. Kalau perbedaan pendapat itu berlanjut, statusnya menjadi perselisihan hubungan industrial. Bila akar masalahnya adalah aturan yang sudah ada tetapi tidak dijalankan, itu perselisihan hak. Bila akar masalahnya adalah perubahan syarat kerja yang belum disepakati, itu perselisihan kepentingan. Keduanya wajib diupayakan lewat perundingan bipartit lebih dulu menurut Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004.
Apakah demosi harus didahului surat peringatan?
Tidak ada kewajiban hukum yang menyebut demikian, karena demosi memang tidak diatur secara khusus. Yang mengikat adalah aturan internal Anda sendiri. Kalau peraturan perusahaan Anda menulis bahwa demosi merupakan sanksi setelah SP tertentu, maka urutan itu wajib diikuti. Perlu dicatat, Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang dulu mengatur SP pertama, kedua, dan ketiga sudah dihapus oleh UU Nomor 6 Tahun 2023, dan pengaturannya kini ada di Pasal 36 huruf k serta Pasal 52 PP Nomor 35 Tahun 2021.
Apa yang bisa dilakukan karyawan yang merasa demosinya tidak adil?
Jalurnya bertahap. Perundingan bipartit dengan perusahaan wajib ditempuh lebih dulu dan harus selesai paling lama 30 hari kerja sejak perundingan dimulai menurut Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004. Bila gagal, perselisihan dicatatkan ke instansi ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bipartit menurut Pasal 4 ayat (1). Bila para pihak tidak memilih konsiliasi atau arbitrase dalam 7 hari kerja, perkara dilimpahkan ke mediator, yang menurut Pasal 15 harus menyelesaikan tugasnya paling lama 30 hari kerja. Setelah itu jalurnya adalah Pengadilan Hubungan Industrial.
Apa beda demosi dan mutasi?
Mutasi atau rotasi memindahkan karyawan antar unit, cabang, atau fungsi pada tingkat jabatan yang sama, sedangkan demosi menurunkan tingkat jabatannya atau mengurangi kewenangannya. Bedanya penting saat berselisih: mutasi pada tingkat yang sama lebih mudah dipertahankan sebagai kewenangan manajemen, sedangkan demosi hampir selalu dibaca sebagai perubahan syarat kerja. Menyebut demosi sebagai mutasi tidak mengubah isinya, karena yang dinilai adalah apa yang benar-benar berubah pada tanggung jawab dan penghasilan.
Dokumen apa saja yang perlu disiapkan sebelum melakukan demosi?
Ada lima berkas yang sebaiknya sudah tersusun sebelum surat keputusan terbit: perjanjian kerja beserta seluruh adendumnya, peraturan perusahaan yang masih berlaku, dokumen struktur dan skala upah beserta bukti pemberitahuannya kepada karyawan, berkas sebab berupa hasil penilaian kinerja atau catatan pelanggaran, dan notulen pertemuan yang memuat tanggapan karyawan. Untuk alasan disiplin kerja, rekap kehadiran yang tercatat harian sejak awal jauh lebih sulit dibantah daripada rekap yang disusun ulang dari ingatan.
Sumber
- UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 54 isi perjanjian kerja, Pasal 108 dan Pasal 111 peraturan perusahaan, Pasal 92 dan Pasal 94 upah)
- UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Pasal 81: Pasal 92 diubah, Pasal 92A disisipkan, Pasal 161 sampai Pasal 172 dihapus)
- PP Nomor 35 Tahun 2021 (Pasal 36 alasan PHK, Pasal 48 hak atas permohonan PHK oleh pekerja, Pasal 52 PHK setelah surat peringatan)
- PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Pasal 20 sampai Pasal 24 struktur dan skala upah serta larangan membayar di bawah upah minimum)
- UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 1 jenis perselisihan, Pasal 3 bipartit, Pasal 4 pencatatan, Pasal 13 dan Pasal 15 mediasi)


