Kecelakaan Kerja: Definisi, Kewajiban Lapor 2x24 Jam, dan Alur Penanganan
Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk saat perjalanan berangkat dan pulang kerja. Panduan kewajiban pemberi kerja, tenggat 2x24 jam untuk laporan tahap I dan tahap II, alur pelaporan, penyelidikan internal, dan pencegahannya.

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Rumusan itu ada di Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015. Yang paling sering membuat perusahaan kecil kerepotan bukan definisinya, melainkan apa yang wajib dilakukan setelah kejadian: melapor ke BPJS Ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan setempat paling lama 2x24 jam. Artikel ini membahas sisi prosedur dan kewajiban pemberi kerja, mulai dari definisi resmi, tenggat pelaporan, alur berkas, penyelidikan internal, sampai pencegahan. Sisi besaran santunan dan iurannya dibahas terpisah di artikel JKK.
Definisi kecelakaan kerja menurut aturan
Ada satu definisi yang dipakai sebagai pegangan operasional di Indonesia, dan letaknya di Pasal 1 angka 6 PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Bunyinya menyebut tiga hal sekaligus dalam satu kalimat: kecelakaan dalam hubungan kerja, kecelakaan dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, serta penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
Perhatikan bahwa definisi itu tidak menyebut lokasi sebagai syarat mutlak dan tidak menyebut tingkat keparahan sama sekali. Luka kecil yang hanya butuh perban dan cedera berat yang berujung cacat sama-sama masuk kategori kecelakaan kerja. Perbedaannya nanti ada pada manfaat yang diterima, bukan pada status kejadiannya. Banyak pemilik usaha keliru di titik ini dan menganggap kejadian ringan tidak perlu dicatat, apalagi dilaporkan.
Unsur ketiga, yaitu penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, adalah yang paling jarang disadari. Gangguan pendengaran pada operator mesin, gangguan pernapasan pada pekerja yang bertahun-tahun terpapar debu, atau dermatitis pada pekerja yang menangani bahan kimia bisa masuk kategori penyakit akibat kerja. Bedanya, tenggat pelaporannya tidak dihitung dari tanggal kejadian melainkan dari tanggal diagnosis, karena penyakit seperti ini tidak punya momen tunggal yang bisa ditunjuk.
Soal status aturannya, PP Nomor 44 Tahun 2015 sudah dua kali diubah, yaitu oleh PP Nomor 82 Tahun 2019 dan PP Nomor 49 Tahun 2023. Kami memeriksa naskah kedua perubahan itu. PP Nomor 82 Tahun 2019 menyentuh pasal soal manfaat dan kedaluwarsa hak menuntut, PP Nomor 49 Tahun 2023 menyentuh kepesertaan dan menyisipkan pasal baru soal pemberitahuan dugaan kecelakaan. Rumusan definisi di Pasal 1 angka 6 sendiri tidak termasuk yang diubah.
Pendapat kami di Absenia, definisi yang luas ini justru menguntungkan pemberi kerja yang tertib. Semakin banyak kejadian yang Anda catat dan laporkan tepat waktu, semakin kecil kemungkinan biaya penanganannya jatuh ke kas perusahaan. Yang mahal bukan melapor, melainkan terlambat melapor lalu harus menanggung sendiri.
Kejadian yang termasuk dan yang tidak termasuk
Pertanyaan yang paling sering muncul di lapangan biasanya bukan soal teori, melainkan soal kasus konkret. Tabel berikut memakai definisi Pasal 1 angka 6 PP Nomor 44 Tahun 2015 sebagai penguji. Perlu ditegaskan lebih dulu, penetapan akhir sebuah kasus bukan wewenang perusahaan. Yang menetapkan adalah BPJS Ketenagakerjaan bersama pengawas ketenagakerjaan. Peran Anda adalah melaporkan kejadiannya apa adanya, bukan menyaring lebih dulu mana yang layak dilaporkan.
| Contoh kejadian | Status | Dasar pertimbangan |
|---|---|---|
| Terjatuh dari tangga gudang saat menata stok pada jam kerja | Termasuk | Terjadi dalam hubungan kerja di tempat kerja |
| Tertabrak di jalan pada rute biasa dari rumah menuju kantor | Termasuk | Perjalanan dari rumah menuju tempat kerja disebut eksplisit dalam definisi |
| Terkilir saat perjalanan dinas mengantar barang ke lokasi pelanggan | Termasuk | Sedang menjalankan tugas dari perusahaan |
| Gangguan pendengaran setelah bertahun-tahun bekerja di ruang mesin bising | Termasuk sebagai penyakit akibat kerja | Penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja |
| Kecelakaan motor setelah keluar rute pulang untuk urusan pribadi | Perlu diperiksa | Menyimpang dari perjalanan pulang, penetapan ada pada BPJS Ketenagakerjaan dan pengawas |
| Cedera saat bermain futsal komunitas di luar kegiatan perusahaan | Umumnya tidak termasuk | Tidak berada dalam hubungan kerja |
Kolom Status di atas sengaja tidak memakai kata pasti untuk kasus rute menyimpang, karena memang tidak ada angka baku soal berapa meter atau berapa menit penyimpangan yang masih dimaafkan. Aturan hanya menyebut perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Sisanya dinilai kasus per kasus berdasarkan kronologi dan bukti.
Pendapat kami di Absenia, kalau Anda ragu sebuah kejadian termasuk atau tidak, laporkan saja. Melaporkan kejadian yang ternyata tidak memenuhi kriteria tidak merugikan Anda. Tidak melaporkan kejadian yang ternyata memenuhi kriteria membuat Anda kehilangan tenggat 2x24 jam dan menutup pintu penjaminan yang sebenarnya sudah Anda bayar iurannya setiap bulan.

Kewajiban pemberi kerja begitu kecelakaan terjadi
Kewajiban melapor bukan aturan baru. Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sudah menyatakan bahwa pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Ayat (2) pasal yang sama menyerahkan tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kepada peraturan perundangan di bawahnya. Perhatikan kata tiap kecelakaan di sana. Tidak ada pengecualian untuk kejadian ringan.
Lapisan kedua ada di Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2015. Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib melaporkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Dua alamat, bukan satu. Banyak perusahaan hanya mengurus sisi BPJS Ketenagakerjaan karena itu yang berkaitan dengan uang, lalu melewatkan sisi dinas ketenagakerjaan.
PP Nomor 49 Tahun 2023 menambahkan Pasal 43A yang memberi hak kepada peserta, keluarga peserta, serikat pekerja di tempat pemberi kerja, dan fasilitas kesehatan untuk memberitahukan dugaan kecelakaan kerja. Ada satu ayat di pasal itu yang perlu Anda catat baik-baik. Ayat (3) menyatakan bahwa pemberitahuan tersebut tidak membebaskan kewajiban pemberi kerja untuk melaporkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Artinya, keluarga karyawan yang sudah menghubungi BPJS Ketenagakerjaan lebih dulu tidak menggugurkan kewajiban Anda.
Satu syarat dasar sering terlewat: kewajiban lapor baru bisa berujung penjaminan kalau karyawannya memang sudah terdaftar. Kalau perusahaan Anda belum mendaftarkan pekerja, langkah pertama justru bukan soal pelaporan, melainkan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri.
Soal sanksi, kami memilih berhati-hati. Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1970 menyebut bahwa peraturan pelaksananya dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran berupa kurungan paling lama tiga bulan atau denda dengan batas nominal yang ditulis pada naskah tahun 1970 dan tidak pernah disesuaikan di batang tubuh undang-undang itu. Kami tidak mengutip angka rupiahnya sebagai gambaran risiko hari ini karena akan menyesatkan. Risiko yang jauh lebih relevan adalah biaya pengobatan yang tidak terjamin dan hak yang gugur karena lewat waktu.
Pendapat kami di Absenia, cara paling aman menyikapi kewajiban ini adalah menganggapnya sebagai prosedur tetap, bukan sebagai reaksi darurat. Tulis satu halaman berisi urutan langkah, nama penanggung jawab, dan nomor kontak yang perlu dihubungi, lalu tempel di tempat yang terlihat. Perusahaan yang menyiapkannya sebelum ada kejadian hampir tidak pernah melewatkan tenggat.
Tiga kewajiban inti pemberi kerja: mendaftarkan pekerja lebih dulu, melaporkan setiap kecelakaan kerja ke BPJS Ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan setempat dalam 2x24 jam, lalu menyusulkan laporan tahap II setelah kondisi akhir pekerja dinyatakan dokter. Pemberitahuan dari keluarga atau serikat pekerja tidak menggantikan laporan Anda.
Tenggat 2x24 jam untuk laporan tahap I dan tahap II
Inilah bagian yang paling sering salah dipahami. Banyak yang mengira pelaporan kecelakaan kerja cukup sekali. Kenyataannya ada dua laporan dengan dua tenggat berbeda, dan keduanya sama-sama wajib. Pasal 43 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2015 mengatur laporan tahap I disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2x24 jam sejak terjadi kecelakaan kerja, atau sejak didiagnosis penyakit akibat kerja, dengan menggunakan formulir kecelakaan kerja tahap I yang telah ditetapkan.
Laporan tahap II diatur di ayat (3) dan ayat (4). Isinya bukan kejadiannya lagi, melainkan akibatnya. Tenggatnya paling lama 2x24 jam sejak pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter. Surat itu bisa menerangkan bahwa keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir, cacat total tetap untuk selamanya, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, atau meninggal dunia.
| Tahap | Yang dilaporkan | Tenggat | Dasar |
|---|---|---|---|
| Laporan tahap I | Kejadian kecelakaan kerja atau diagnosis penyakit akibat kerja | Paling lama 2x24 jam sejak kejadian atau sejak didiagnosis | Pasal 43 ayat (2) PP 44/2015 |
| Laporan tahap II | Akibat kecelakaan: sembuh, cacat, atau meninggal dunia | Paling lama 2x24 jam sejak surat keterangan dokter terbit | Pasal 43 ayat (4) PP 44/2015 |
| Pemberitahuan berkas kurang | Kabar dari BPJS Ketenagakerjaan bila persyaratan belum lengkap | Paling lama 7 hari kerja sejak laporan tahap II diterima | Pasal 43 ayat (7) PP 44/2015 |
| Batas hak menuntut | Hak menuntut manfaat JKK gugur bila lewat waktu | 5 tahun sejak kecelakaan terjadi atau penyakit akibat kerja didiagnosis | Pasal 26 PP 44/2015 sebagaimana diubah PP 82/2019 |
Baris terakhir tabel itu penting untuk kasus penyakit akibat kerja dan cedera yang dampaknya baru terasa lama kemudian. PP Nomor 82 Tahun 2019 mengubah Pasal 26 sehingga berbunyi bahwa hak peserta dan atau pemberi kerja selain penyelenggara negara untuk menuntut manfaat JKK menjadi gugur apabila telah lewat waktu lima tahun sejak kecelakaan kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis.
Ayat (8) Pasal 43 menyebut mekanisme pelaporan dapat dilakukan baik secara manual dan atau elektronik. Ini kabar baik untuk usaha kecil yang tidak punya staf khusus, karena jalur elektronik memangkas waktu tempuh ke kantor cabang. Meski begitu, jalur mana pun yang Anda pakai, tenggat 2x24 jam tetap dihitung dari kejadian, bukan dari kapan Anda sempat mengurusnya.
Pendapat kami di Absenia, tenggat 2x24 jam terdengar longgar sampai kejadiannya jatuh pada Jumat sore atau menjelang libur panjang. Karena itu tentukan sejak sekarang siapa penanggung jawab pelaporan dan siapa penggantinya saat orang itu tidak di tempat. Menunjuk orangnya di hari kejadian selalu terlambat.

Alur pelaporan dari kejadian sampai berkas lengkap
Alur di bawah ini disusun dari urutan yang ditetapkan Pasal 43 PP Nomor 44 Tahun 2015, ditambah langkah operasional yang memang harus jalan lebih dulu di lapangan. Urutannya sengaja dimulai dari penanganan orangnya, bukan dari administrasi.
- Amankan lokasi dan berikan pertolongan pertama. Bawa pekerja ke fasilitas kesehatan terdekat. Nyawa dan kondisi pekerja mendahului seluruh urusan berkas.
- Beri tahu keluarga pekerja. Ini bukan kewajiban formal dalam pasal pelaporan, tetapi menahan informasi dari keluarga adalah sumber konflik yang paling cepat membesar.
- Catat kronologi selagi masih segar: tanggal, jam, lokasi, pekerjaan yang sedang dilakukan, alat atau mesin yang terlibat, dan nama saksi. Ambil foto lokasi sebelum dibersihkan.
- Kirim laporan tahap I ke BPJS Ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan setempat dengan formulir kecelakaan kerja tahap I, paling lama 2x24 jam sejak kejadian.
- Dampingi proses perawatan dan simpan seluruh dokumen medis serta kuitansi, termasuk kuitansi biaya pengangkutan.
- Setelah dokter menerbitkan surat keterangan yang menyatakan pekerja sembuh, cacat, atau meninggal dunia, kirim laporan tahap II paling lama 2x24 jam sejak surat itu terbit.
- Lampirkan persyaratan yang disebut Pasal 43 ayat (5), yaitu kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu tanda penduduk, surat keterangan dokter yang memeriksa atau merawat dan atau dokter penasihat, kuitansi biaya pengangkutan, kuitansi biaya pengobatan atau perawatan bila fasilitas kesehatan yang dipakai belum bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, serta dokumen pendukung lain bila diperlukan.
- Tunggu pemberitahuan bila ada berkas yang kurang. Pasal 43 ayat (7) memberi batas paling lama tujuh hari kerja bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberitahukan kekurangan itu sejak laporan tahap II diterima.
Satu hal yang sering tidak disadari: laporan tahap II bukan sekadar laporan. Pasal 43 ayat (5) menegaskan bahwa laporan tahap II sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau tahap II terlambat atau berkasnya tidak lengkap, yang tertahan bukan hanya administrasi, melainkan pembayaran manfaatnya.
Soal manfaatnya sendiri, singkatnya, program JKK menanggung pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, santunan berupa uang saat pekerja tidak mampu bekerja atau mengalami cacat, santunan kematian akibat kecelakaan kerja, serta program kembali kerja. Iurannya ditanggung pemberi kerja dan besarnya mengikuti kelompok tingkat risiko lingkungan kerja. Rincian besaran iuran, jenis santunan, dan cara klaimnya kami bahas terpisah di artikel JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja, supaya artikel ini tetap fokus pada prosedur dan kewajiban.
Pendapat kami di Absenia, siapkan map digital berisi salinan kartu peserta dan kartu identitas seluruh karyawan sejak hari ini. Saat kecelakaan terjadi, mencari dokumen adalah pekerjaan yang paling membuang waktu, dan waktu itulah yang sedang dibatasi 2x24 jam.
Penyelidikan internal setelah laporan terkirim
Mengirim laporan menyelesaikan kewajiban administratif, tetapi tidak menyelesaikan penyebabnya. Penyelidikan internal adalah pekerjaan terpisah yang tujuannya satu, yaitu memastikan kejadian yang sama tidak berulang. Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1970 sendiri menyebut pemeriksaan kecelakaan sebagai bagian dari tata cara yang diatur peraturan perundangan, jadi pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan memang bisa menyusul. Penyelidikan internal Anda menyiapkan bahan untuk itu.
Mulai dari mengumpulkan fakta, bukan pendapat. Kumpulkan kronologi tertulis dari pekerja yang mengalami bila kondisinya memungkinkan, keterangan saksi secara terpisah, foto lokasi dan peralatan, catatan perawatan mesin, serta data siapa yang bertugas pada jam kejadian. Wawancara saksi sebaiknya dilakukan sendiri-sendiri agar keterangan tidak saling mewarnai.
Setelah fakta terkumpul, cari akar masalahnya dengan bertanya mengapa secara berlapis. Pekerja terpeleset karena lantai basah. Mengapa lantai basah? Karena selang bocor. Mengapa selang bocor tidak diganti? Karena tidak ada jadwal pemeriksaan rutin. Berhenti pada jawaban pertama akan melahirkan tindakan korektif yang dangkal, misalnya sekadar menempel tulisan peringatan hati-hati di dinding.
Hasil penyelidikan sebaiknya dibahas di forum yang memang dirancang untuk itu. Untuk perusahaan yang sudah memiliki P2K3 atau panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, forum ini sudah tersedia. Perusahaan yang mempekerjakan Ahli K3 Umum punya keuntungan tambahan karena analisisnya dilakukan orang yang memang dilatih untuk itu. Usaha kecil yang belum punya keduanya tetap bisa menjalankan penyelidikan sederhana asal hasilnya ditulis dan ditindaklanjuti.
Tutup penyelidikan dengan daftar tindakan korektif yang punya penanggung jawab dan tenggat. Tanpa dua hal itu, laporan penyelidikan hanya jadi arsip. Pendapat kami di Absenia, ukuran keberhasilan penyelidikan bukan tebalnya dokumen, melainkan apakah tiga bulan kemudian tindakan korektifnya benar-benar sudah berjalan dan bisa dibuktikan.
Pencegahan yang menurunkan angka kecelakaan
Pelaporan menangani akibat, pencegahan menangani sebab. Dasarnya ada di Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 87 ayat (1) melangkah lebih jauh dengan mewajibkan setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Kami memeriksa naskah UU Nomor 6 Tahun 2023 dan tidak menemukan kedua pasal itu termasuk pasal ketenagakerjaan yang diubah.
Tingkat kewajiban formalnya memang bertingkat. Pasal 5 PP Nomor 50 Tahun 2012 menyatakan setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3, lalu ayat (2) menegaskan kewajiban itu berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Usaha dengan 15 karyawan di bidang jasa jelas tidak berada di kelompok itu, tetapi kerangka berpikirnya tetap layak dipakai. Uraian lengkapnya ada di artikel SMK3.
Untuk usaha kecil, langkah paling murah justru yang paling sering dilewati, yaitu induksi keselamatan untuk karyawan baru. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1970 mewajibkan pengurus menunjukkan dan menjelaskan kepada tiap tenaga kerja baru soal kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerjanya, semua pengamanan dan alat perlindungan yang diharuskan, alat pelindung diri yang bersangkutan, serta cara dan sikap yang aman dalam bekerja. Ayat (2) menambahkan bahwa pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja setelah yakin pekerja tersebut telah memahami syarat-syarat itu. Fondasi konsepnya kami bahas di artikel keselamatan dan kesehatan kerja.
Ada insentif finansial yang jarang dibicarakan. Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2015 mengelompokkan iuran JKK bagi peserta penerima upah ke dalam lima kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, mulai dari 0,24 persen dari upah sebulan untuk tingkat risiko sangat rendah sampai 1,74 persen untuk tingkat risiko sangat tinggi. Besaran untuk setiap perusahaan ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko tersebut.
Sebuah usaha jasa dengan 12 karyawan dan upah Rp 4.000.000 per orang, masuk kelompok tingkat risiko rendah 0,54 persen. Iuran JKK per karyawan menjadi Rp 21.600 per bulan, sehingga total untuk 12 karyawan adalah Rp 259.200 per bulan. Kalau usaha yang sama berada di kelompok risiko sedang 0,89 persen, iurannya menjadi Rp 35.600 per karyawan atau Rp 427.200 per bulan. Angka upah dan jumlah karyawan di sini adalah contoh ilustrasi, sedangkan persentasenya mengikuti Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2015. Penetapan kelompok risiko usaha Anda ada pada BPJS Ketenagakerjaan.
Pendapat kami di Absenia, pencegahan yang paling realistis untuk UMKM bukan dokumen tebal, melainkan tiga kebiasaan kecil: induksi keselamatan untuk setiap orang baru, pemeriksaan peralatan yang terjadwal, dan catatan kejadian nyaris celaka yang dibahas rutin. Kejadian nyaris celaka gratis untuk dipelajari, sementara kecelakaan sungguhan selalu mahal.

Kesalahan yang paling sering terjadi di UMKM
Dari pola yang kami lihat di lapangan, kesalahan penanganan kecelakaan kerja jarang bersumber dari niat buruk. Sumbernya hampir selalu ketidaktahuan prosedur dan tidak adanya penanggung jawab yang jelas. Berikut yang paling sering berulang.
Pertama, menganggap luka ringan tidak perlu dilaporkan. Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1970 menyebut tiap kecelakaan, tanpa batas keparahan. Luka yang tampak ringan hari ini juga bisa berkembang menjadi infeksi yang butuh perawatan panjang minggu depan, dan saat itu tenggat 2x24 jam sudah lewat.
Kedua, berhenti di laporan tahap I. Ini kesalahan yang paling mahal karena laporan tahap II sekaligus merupakan pengajuan manfaat. Perusahaan merasa sudah melapor, lalu heran ketika manfaatnya tidak kunjung cair.
Ketiga, hanya melapor ke satu alamat. Pasal 43 ayat (1) menyebut BPJS Ketenagakerjaan dan instansi ketenagakerjaan setempat, bukan salah satunya.
Keempat, menunggu kondisi pekerja jelas dulu baru melapor. Tenggat tahap I dihitung dari kejadian, bukan dari kepastian diagnosis. Justru laporan tahap II yang menunggu surat keterangan dokter.
Kelima, mengandalkan pemberitahuan dari keluarga atau fasilitas kesehatan. Pasal 43A ayat (3) yang disisipkan PP Nomor 49 Tahun 2023 menegaskan pemberitahuan pihak lain tidak membebaskan kewajiban pemberi kerja untuk melaporkan.
Keenam, tidak punya catatan kehadiran dan jadwal kerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Saat kronologi disusun, pertanyaan pertama selalu sama: pekerja ini memang sedang bertugas atau tidak, jam berapa masuk, dan di lokasi mana. Di sinilah absensi selfie dengan titik GPS dan jam yang tercatat otomatis punya nilai yang tidak terlihat sampai dibutuhkan. Rekap kehadiran juga membantu menunjukkan berapa lama pekerja benar-benar tidak masuk selama masa pemulihan. Absenia hari ini menyediakan absensi, cuti dan persetujuannya, pengaturan shift, rekap, serta ekspor datanya. Fitur payroll masih dalam pengembangan, jadi kami tidak mengklaim perhitungan santunan bisa dikerjakan di dalam aplikasi.
Pendapat kami di Absenia, satu lembar prosedur tanggap kecelakaan yang ditempel di ruang kerja dan berisi nomor penanggung jawab, alamat faskes terdekat, serta pengingat tenggat 2x24 jam lebih berguna daripada dokumen kebijakan tiga puluh halaman yang tidak pernah dibuka. Anda bisa mencoba pencatatan kehadirannya lebih dulu lewat paket Gratis Rp 0 untuk usaha di bawah 10 karyawan, atau paket Absensi Rp 9.000 per karyawan per bulan. Rinciannya ada di halaman harga dan pendaftarannya di halaman daftar, tanpa biaya implementasi dan tanpa kartu kredit.
Artikel ini menjelaskan prosedur dan kewajiban secara umum berdasarkan naskah peraturan yang kami rujuk di bagian sumber. Untuk kasus yang sedang berjalan, terutama yang berujung cacat atau meninggal dunia, koordinasikan langsung dengan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan setempat.

Pertanyaan yang sering ditanyakan
Apa yang termasuk kecelakaan kerja menurut aturan?
Menurut Pasal 1 angka 6 PP Nomor 44 Tahun 2015, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jadi cakupannya lebih luas daripada sekadar cedera di dalam pabrik atau kantor. Perjalanan berangkat dan pulang pada rute yang wajar ikut masuk, begitu juga penyakit akibat kerja yang muncul perlahan seperti gangguan pendengaran karena kebisingan mesin.
Berapa lama batas waktu melaporkan kecelakaan kerja?
Paling lama 2x24 jam sejak kecelakaan terjadi untuk laporan tahap I, sesuai Pasal 43 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2015. Setelah itu masih ada laporan tahap II yang tenggatnya juga paling lama 2x24 jam, dihitung sejak pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter. Dua tenggat itu berbeda dan keduanya wajib, bukan pilihan salah satu.
Ke mana kecelakaan kerja harus dilaporkan?
Ke dua alamat sekaligus, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, sesuai Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2015. Kewajiban melapor kepada pejabat yang ditunjuk Menteri Tenaga Kerja sendiri sudah ada lebih dulu di Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pasal 43 ayat (8) menyebut mekanisme pelaporan dapat dilakukan secara manual dan atau elektronik.
Apa risikonya kalau perusahaan telat atau tidak melapor?
PP Nomor 44 Tahun 2015 tidak mencantumkan besaran denda khusus untuk keterlambatan laporan, jadi kami tidak menyebut angka apa pun di sini. Risiko yang nyata ada tiga. Pertama, proses penjaminan tertahan sehingga biaya pengobatan berpotensi jatuh ke perusahaan lebih dulu. Kedua, hak menuntut manfaat JKK gugur setelah lewat lima tahun sejak kecelakaan terjadi, sesuai Pasal 26 PP Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana diubah PP Nomor 82 Tahun 2019. Ketiga, Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1970 membuka ancaman pidana kurungan atau denda atas pelanggaran peraturan pelaksananya.
Apakah kecelakaan saat perjalanan pulang kerja dihitung kecelakaan kerja?
Ya, selama masih dalam perjalanan dari tempat kerja menuju rumah, karena definisi di Pasal 1 angka 6 PP Nomor 44 Tahun 2015 memang menyebut perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Yang perlu diperiksa adalah kasus ketika pekerja keluar dari rute wajar untuk urusan pribadi. Penetapan akhirnya bukan di tangan perusahaan, melainkan pada BPJS Ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan. Tugas Anda tetap sama, yaitu melaporkan kejadiannya apa adanya dalam 2x24 jam.
Apakah UMKM kecil juga wajib melaporkan kecelakaan kerja?
Wajib. Pasal 43 PP Nomor 44 Tahun 2015 memakai istilah pemberi kerja selain penyelenggara negara tanpa batas jumlah karyawan, dan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1970 memakai istilah pengurus tempat kerja. Yang membedakan perusahaan besar dan kecil bukan kewajiban lapornya, melainkan kewajiban lain seperti penerapan SMK3 yang menurut Pasal 5 PP Nomor 50 Tahun 2012 berlaku untuk perusahaan dengan pekerja paling sedikit 100 orang atau yang punya tingkat potensi bahaya tinggi.
Dokumen apa saja yang dilampirkan pada laporan tahap II kecelakaan kerja?
Pasal 43 ayat (5) PP Nomor 44 Tahun 2015 menyebut kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu tanda penduduk, surat keterangan dokter yang memeriksa atau merawat dan atau dokter penasihat, kuitansi biaya pengangkutan, kuitansi biaya pengobatan atau perawatan bila fasilitas kesehatannya belum bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, serta dokumen pendukung lain bila diperlukan. Bila ada yang kurang, BPJS Ketenagakerjaan memberi tahu paling lama tujuh hari kerja sejak laporan tahap II diterima.
Berapa besar iuran JKK yang dibayar perusahaan?
Iuran JKK ditanggung pemberi kerja dan besarnya mengikuti kelompok tingkat risiko lingkungan kerja menurut Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2015, mulai 0,24 persen dari upah sebulan untuk risiko sangat rendah sampai 1,74 persen untuk risiko sangat tinggi. Kelompok risiko tiap perusahaan ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai ilustrasi, upah Rp 4.000.000 di kelompok risiko rendah 0,54 persen menghasilkan iuran Rp 21.600 per karyawan per bulan.
Sumber
- UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3
- PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM
- PP No. 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 44 Tahun 2015
- PP No. 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 44 Tahun 2015


